PBB LOLOS KE PEMILU 2014: PBB RIAU SIAPKAN CALEG PEKANBARU

PBB Riau– Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memutuskan meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2014, dengan nomor urut 14, Senin (18/3), disambut gembira oleh segenap Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB Riau, kader, dan simpatisan partai Islam ini.

“Kami bersyukur kepada Allah SWT, akhirnya PBB lolos dan bisa ikut Pemilu 2014. PBB berhasil lolos dengan perjuangan yang sangat keras, namun melalui cara-cara yang elegan, santun, sah, dan konstitusional,” kata Ketua DPW PBB Riau Muharnis MS, SH, didampingi Sekretaris DPW PBB Riau Suryadi Sariyan, di Markas Wilayah DPW PBB Provinsi Riau, Senin (18/3).

Menurut Muharnis, DPW PBB Riau dan DPC PBB kabupaten/kota se-Provinsi Riau sebenarnya sudah jauh-jauh hari mempersiapkan calon legislatif (caleg) yang akan diusung PBB pada pemilu 2014.

Hal ini sesuai dengan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kepada DPW dan DPC PBB se-Indonesia untuk tetap merekrut caleg karena PBB optimistis akan lolos ke Pemilu 2014.

“Marilah kita menjadikan Pemilu 2014 sebagai pemilu yang bersih dengan menghindari segala bentuk kecurangan,” kata Muharnis.

Sekretaris DPW PBB Riau Suryadi Sariyan mengatakan PBB membuka kesempatan kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kalangan intelektual, termasuk kader parpol yang tidak lolos Pemilu 2014 untuk bergabung membesarkan PBB, termasuk menjadi caleg dari PBB sesuai tingkatannya sampai tanggal 25 Maret 2014.

Diminati

Lolosnya PBB menjadi salah satu parpol peserta Pemilu 2014 disambut baik sejumlah kader partai Islam lainnya yang partainya tidak lolos ikut Pemilu 2014 dan siap bergabung dan menjadi caleg PBB.

Mantan Ketua DPW Partai Bintang Reformasi (PBR) Riau yang juga mantan anggota DPRD Riau dari PBR, Drs. H. Edi Basri, SH, M.Si menyatakan ketertarikan bergabung dengan PBB dan bersedia menjadi caleg partai berasaskan Islam ini.

“Saya siap menjadi caleg PBB dan memenangkan PBB di Riau,” kata Edi Basri, yang merencanakan akan maju sebagai caleg DPR RI dapil Riau dari PBB ini. Sementara itu, mantan Sekretaris Majelis Syuro DPW Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Provinsi Riau Drs. Bichar Lubis, akan menjadi caleg PBB untuk DPRD Provinsi Riau dapil 4 Rokan Hulu. (r)

PBB Riau Konsolidasi Hadapi Verifikasi Faktual

Fungsionaris DPP PBB yang juga pembina PBB daerah pemilihan Provinsi Riau Rita Sahagia (kanan), Ketua DPW PBB Riau Muharnis MS, SH, Sekretaris H Suryadi Sariyan, MA, dan Wakil Ketua MPW PBB Riau H Bahur Jamil pada acara Rapat Konsolidasi DPW dan DPC PBB Bersempena Persiapan Verifikasi Faktual Pemilu 2012, di Markas Wilayah DPW PBB, Pekanbaru, Sabtu (20/10).

PEKANBARU: Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Riau menggelar rapat konsolidasi yang diikuti para fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB se-Provinsi Riau bersempena menghadapi tahapan verifikasi faktual partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2014 yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

“Segenap potensi dan kemampuan partai saat ini diarahkan agar PBB bisa lolos verifikasi sehingga PBB bisa ikut Pemilu 2014 serta menjadi pemenangnya,” kata Ketua DPW PBB Riau Muharnis MS, SH, di sela acara Rapat Konsolidasi DPP, DPW, dan DPC PBB se-Provinsi Riau Bersempena Persiapan Verifikasi Faktual Pemilu 2012, di Markas Wilayah DPW PBB, Pekanbaru, Sabtu (20/10).

Muharnis mengatakan PBB boleh sedikit berbangga karena telah berhasil lolos tahapan administrasi dan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Hal ini jangan sampai membuat kita lengah, melainkan kita terus berupaya untuk lolos tahapan berikutnya yaitu verifikasi faktual,” kata Muharnis.

Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris DPW PBB H Suryadi Sariyan, MA, Bendahara Yana Mulyana, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) H Bahur Jamil, S.Ag, MH, Ketua Komite Aksi Pemenangan Pemilu (KAPPU) PBB Riau Drs. Ramadhanus, M.Si, Sekretaris KAPPU PBB Riau Zul Azhar, S.Pi, serta Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Se-Provinsi Riau. Juga hadir pada kesempatan tersebut fungsionaris DPP PBB yang juga pembina PBB daerah pemilihan (dapil) Provinsi Riau Rita Sahagia.

Fungsionaris DPP PBB yang juga pembina PBB daerah pemilihan Provinsi Riau Rita Sahagia mengatakan PBB telah berhasil lolos verifikasi administrasi dan sipol sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan KPU. “Saat ini saatnya kita kembali menyiapkan diri untuk mengikuti verifikasi faktual,” kata Rita.

Rita mengatakan menjelang pelaksana verifikasi faktual tersebut, DPP PBB menurunkan fungsionaris DPP yang juga pembina dapil ke daerah dalam rangka verifikasi faktual.

“Dalam hal ini bagaimana mengsingkronkan data yang telah diserahkan ke KPU dengan data yang ada di daerah,” ujar Rita.

Wakil Ketua MPW PBB Riau H Bahur Jamil mengatakan seiring adanya kekecewaan publik terhadap partai-partai nasionalis memberikan harapan  kepada partai Islam untuk kembali merebut hati dan simpati masyarakat pemilih.

Dia mengatakan publik akan bijak menilai mana partai yang berjalan dengan benar dan mana yang tidak. “Kita berdoa kepada Allah SWT agar gerak perjuangan kita tidak melenceng dari apa yang digariskan Allah SWT dan Rasulnya,” ujar Bahur.

Pada pertemuan tersebut dibahas seputar permasalahan-permasalahan yang dihadapi masing-masing DPC dalam persiapan verifikasi faktual dan upaya mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Verifikasi faktual merupakan tahap yang paling krusial dalam proses verifikasi parpol yang akan dilakukan secara paralel oleh KPU di semua tingkatan di seluruh Indonesia mulai 26 Oktober hingga 20 November 2012.(r)

PBB Riau Siap Hadapi Verifikasi Parpol

Siaran Pers DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Riau

 PEKANBARU: Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Riau menyatakan siap untuk menghadapi verifikasi parpol di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU kabupaten/kota yang merupakan suatu persyaratan untuk bisa menjadi peserta Pemilu 2014 mendatang.

“Kami sedari awal telah mempersiapkan diri, insya Allah DPW dan DPC [Dewan Pimpinan Cabang]  PBB se-Riau akan melakukan pendaftaran serentak di KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota pada Rabu, 5 September ini sebagaimana instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB Provinsi Riau Muharnis MS, SH, di sela Rapat Koordinasi (Rakor) Khusus DPW PBB Provinsi Riau, di Markas Wilayah DPW PBB Riau, Jalan Kavling Amilin 10A, Pekanbaru, Sabtu (1/9).

Rakor Khusus DPW PBB Provinsi Riau ini diikuti para pengurus DPW PBB Provinsi Riau, pengurus DPC PBB Se-Riau, dan anggota legislatif PBB di Provinsi Riau.

Menurut Muharnis, dengan mendaftarnya PBB di KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ini menandakan partai berasaskan Islam sudah benar-benar mempersiapkan diri untuk mengikuti pemilu pada 2014 mendatang.

Untuk itu, Muharnis yang didampingi Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) DPW PBB Riau Muhammad Saltut, Sekretaris Suryadi Sariyan, Wakil Ketua Darwis Tomysa, Ramadhanus, dan Sekretaris Komite Aksi Pemenangan Pemilu (KAPPU) DPW PBB Riau Zul Azhar, dan sejumlah pengurus lain meminta kepada seluruh fungsionaris, kader, simpatisan PBB mulai dari pusat sampai ke desa-desa dan pelosok kampung khususnya di Provinsi Riau agar menghilangkan keraguan PBB tidak ikut Pemilu.

“Jangan ragu, kita tetap ikut Pemilu 2014, saatnya mempersiapkan diri sedini mungkin,” kata Muharnis.

Muharnis juga mengucapkan terima kasih kepada pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, M.Sc yang juga Ketua Majelis Syuro DPP PBB selaku Ketua Tim Kuasa Hukum 17 parpol nonparlemen yang mengajukan permohonan pengujian materi (judicial review) Undang Undang (UU) No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Sebagaimana diketahui, MK RI dalam putusan No. 52/PUU-X/2012 menetapkan bahwa untuk menjadi peserta Pemilu 2014, semua parpol diverifikasi oleh KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, MK RI juga menetapkan bahwa pemberlakukan Parliamentary Threshold 3,5% hanya berlaku untuk tingkat pusat (DPR RI) atau tidak berlaku nasional.

“Kami menyambut baik putusan MK RI ini karena lebih mencerminkan keadilan, semoga hal ini bisa membuat fungsionaris, kader, dan simpatisan PBB lebih semangat berjuang,” ujarnya. (r)

SEBUTAN “KORUPSI PENGADAAN AL-QUR’AN” TIDAK TEPAT

Hari ini saya dan para advokat IHZA & IHZA LAW FIRM secara resmi menerima permintaan Drs. Zulkarnain Jabar untuk mendampinginya dalam seluruh proses pemeriksaan dirinya oleh KPK. Dalam menangani perkara ini, kami akan sepenuhnya bersikap obyektif dan menjunjung tinggi etika profesi dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Zulkarnain Jabar dan anaknya Dendy Prasetya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK dengan menggunakan pasal-pasal gratifikasi dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Keduanya akan bersikap koperatif dalam menjalani pemeriksaan, dan berharap agar KPK juga bersikap obyektif dalam menjalankan tugas penyidikan kasus ini. Kasus ini menjadi sensitif karena pemberitaan media menyebutnya sebagai “Korupsi Pengadaan Al-Qur’an” yang dapat menimbulkan beragam penafsiran karena menyangkut agama yang mayoritas dianut oleh rakyat Indonesia. Saya berkepentingan agar penyebutan “Korupsi Pengadaan al-Qur’an” memojokkan umat Islam, sehingga merasa perlu untuk mendudukkan perkara ini pada proporsinya yang wajar, adil dan proporsional.

Proyek pengadaan kitab suci al-Qur’an baru menjadi program yang dibahas bersama DPR dan Pemerintah dalam tahun anggaran 2012. Sebelumnya, fokus pembahasan pada peningkatan pendidikan. Ketika terdapat kelebihan anggaran, dalam APBNP 2011, Pemerintah mengusulkan pemindahan anggaran untuk pengadaan al-Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahannya, Tafsir al-Qur’an dan Juz Amma. Jumlah anggaran sebesar 22 milyar. Sementara anggaran tahun 2012 belum turun samasekali.

Zulkarnain Jabar dan anaknya Dendy Prasetya kini telah dinyatakan sebagai tersangka. Dari berbagai dokumen yang ada, tidak ditemukan bukti bahwa perusahaan Dendy adalah pemenang tender pengadaan al-Qur’an. Hasil cross check juga menunjukkan bahwa perusahaan yang memenangkan tender pengadaan al-Quran tahun 2011 penawarannya justru jauh berada di bawah anggaran yang disediakan.

Pada aspek manakah dugaan adanya gratifikasi yang menyangkut Zulkarnin dan Dendy masih harus didalami dengan seksama oleh KPK. Yang jelas kalau dikatakan “Korupsi Pengadaan Al-Qur’an” tidaklah tepat. Semua pihak seharusnya hati-hati menggunakan istilah yang dapat memojokkan umat Islam di tanah air dan juga dapat menyudutkan kedua tersangka terhadap dugaan yang masih perlu pendalaman di tingkat penyidikan

BERSIKAP ADIL DAN BERIMBANG

Saya mengajak masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, untuk dengan seksama mengikuti proses penyidikan “Korupsi Pengadaan al-Qur’an” dan mengawalnya agar proses pemeriksaan berjalan adil, obyektif dan berimbang.

Kalau tuduhan demikian memang terbukti dan didukung oleh fakta-fakta, maka perbuatan itu pantas dikatakan sungguh keterlaluan. Orang yang melakukannya sungguh-sungguh tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab, serta sungguh menyinggung perasaan umat Islam.
Namun sebaliknya jika tuduhan itu tidak terbukti dan tidak didukung fakta-fakta, apalagi sekedar rekayasa pembentukan opini, maka tuduhan itu juga sungguh keterlaluan. Orang yang melakukan tuduhan demikian juga sungguh-sungguh tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab, serta sungguh menyinggung perasaan umat Islam.

GRASI NARKOTIK: BABAK BARU YIM vs SBY

PBB.RIAU. Hari ini secara resmi Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, selaku lawyer GRANAT mengajukan dan mendaftarkan gugatannya tentang Grasi atas Napi Narkotika ke PTUN Jakarta. Gugatan itu merupakan respon atas langkah Prsiden SBY yang memberi Grasi kepada NarapidanaNarkotika Schapelle Leigh Corby, warga Australia, dan juga atas warga negara Jerman, Peter Grobmann.

Menurut Prof. Yusril, pemberian grasi tidak proporsional, di tengah ancaman serius narkotik bagi bangsa dan negara.

“Ini salah satu dalil kita mengajukan gugatan grasi tersebut,”kata Prof. Yusril.

Lebih jauh, Prof. Yusril menyebut bahwa dalam Keppres yang memberikan grasi Corby dan Grobmann tidak disebutkan apa alasan/pertimbangan Presiden SBY memberi grasi kepada mereka.

“Ini bertentangan dengan asas keterbukaan,”tambah laki-laki yang ditunjuk sebagai Koordinator Tim Kuasa Hukum oleh Granat itu.

Prof. Yusril juga menjelaskan bahwa pemberian grasi terhadap Corby dan Grobmann bertentangan dengan konsideran Undang-Undang tentang Grasi itu sendiri, dan bertentangan juga dengan semangat Undang-Undang Narkotik.

Selain Corby yang sudah banyak diketahui oleh publik, SBY juga memberi grasi kepada Peter Grobmann warganegara Jerman yang dipidana 5 tahun karena menyelundup ganja. SBY memberi grasi 2 tahun kepada Grobmann, hingga sisa masa hukumannya tinggal 3 tahun penjara.

Beberapa saat setelah meninggalkan PTUN, Prof. Yusril menyatakan bahwa dirinya saat menjadi Menkumham baik di zaman Gus Dur maupun Megawati, tidak pernah memberi pertimbangan kepada Presiden untuk memberi Grasi kepada Napi narkotik.

“Saya tembak mati. Gak ada grasi!”pungkas laki-laki yang beberapa bulan terakhir kantor firma hukumnya, Ihza & Ihza, disibukkan dengan kasus-kasus berat dan menang.

Tampaknya babak baru perang Prof. Yusril dan SBY sudah dimulai, kita tunggu pertarungann dan hasilnya.

Oleh: Sabar Sitanggang

DPP PBB LUNCURKAN SMS CENTRE SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PARTAI

PBB.RIAU-Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan-Bintang telah memiliki SMS Centre sebagai media komunikasi cepat dan efektif. SMS Centre ini diharapkan dapat membantu Partai untuk berkumomunikasi ke seluruh fungsional Partai baik pusat, wilayah, cabang, anak cabang, ranting maupun kader dan simpatisan diseluruh Indonesia. Dalam era informasi dan komunikasi yang serba cepat sekarang ini PBB harus dapat mengikutinya agar oraganisasi partai dapat berjalan efektif. Demikian Disampaikan oleh Ketua Bidang Pencitraan Drs. Tumpal Daniel S.SPdI, MSi di Markas Besar Partai Bulan Bintang Jl. Raya Pasar Minggu Jakarta, Kamis (7/06/2012).

“SMS Centre ini juga diharapkan dapat secara cepat digunakan oleh semua wilayah, cabang, anak cabang dan ranting untuk menyampaikan perkembangan dan informasi penting yang terjadi di wilayahnya masing-masing  dan demikian pula DPP dapat menyampaikan intruksi dan pesan-pesan Patai ke bawah secara efektif dalam waktu bersamaan”, jelas Daniel

SMS Centre ini selain digunakan untuk kepentingan internal partai, juga diperuntukkan bagi publik untuk berkomunikasi  dan menyampaikan aspirasi kepada PBB. Bagi anda yang ingin mendaftar di SMS Centre PBB silakan Ketik :  REG#PBB#NAMA ANDA#KOTA TEMPAT TINGGAL ANDA# TGL LAHIR ANDA# Contoh: REG#PBB#AHMAD#TANGERANG#16-02-1966  Kirim ke 081315953123

YUSRIL: WAKIL MENTERI TAK BOLEH LAGI BEKERJA

PBB.RIAU-JAKARTA. Mantan Menteri Hukum dan Kehakiman Yusril Ihza Mahendra menegaskan wakil menteri tak lagi diperkenankan bekerja pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengatakan, secara material wakil menteri tidak ada lagi.

“Mereka tidak boleh melakukan kegiatan dan tindakan apapun atas nama jabatan tersebut,” katanya, Selasa (5/6).

Menurut Yusril, keberadaan wakil menteri sebagai pejabat karir dan bukan anggota kabinet telah kehilangan pijakan hukum. Dia bilang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera memberhentikan para wakil menteri yang berjumlah 20 orang tersebut.

Kendati demikian, Yusril mengatakan presiden berhak mengangkat kembali para wakil menteri tersebut. “Kalau presiden berkeinginan untuk mengangkat mereka kembali maka harus dilakukan dengan Keputusan Presiden (Keppres) baru yang sesuai dengan isi putusan MK,” katanya.

Menurut Yusril, Keppres itu harus menegaskan wakil menteri adalah anggota kabinet dan bukan pejabat karier. Sebab, MK telah menyatakan wakil menteri yang merupakan pejabat karier bertentangan dengan susunan organisasi kementerian sebagaimana diatur pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. “Secara formil mereka tetap ada sampai terbitnya Keppres yang mengangkat mereka kembali yang disesuaikan dengan putusan MK,” katanya.

Asal tahu saja, MK telah memutuskan permohonan uji materi pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Dalam putusan itu, MK meminta presiden memperbaiki Keppres karena legalitasnya inkonstitusional.

Sumber :  http://nasional.kontan.co.id